Wamenkumham: 3 Pasal UU ITE Multitafsir

JPNN.com
JPNN.com

Tothepoint.id– Edward Omar Sharif Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan Pasal 27, 28, dan 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan pasal-pasal multitafsir.

“Pasal-pasal tersebut tidak memenuhi syarat legalitas,” ujar Edward Omar Sharif Hiariej saat menjadi pemantik dalam diskusi publik dengan tema Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP, UU ITE, dan RUU KUHP di Semarang, Kamis 4 Maret 2021.

Ia menjelaskan bahwa suatu norma atau aturan harus berpegang pada empat syarat mutlak untuk memenuhi syarat legalitas.

Adapun keempat syarat tersebut, pertama tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya; kedua, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis; ketiga, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas; dan keempat, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.

Menurutnya, pada Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE tidak memenuhi syarat ketiga dan keempat. “Sehingga benar yang dikatakan presiden, itu multitafsir,” katanya.

Edward menyebut Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan tentang UU ITE yang disusun dengan semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Pemberlakuan UU ITE menurutnya justru menimbulkan keresahan dikarenakan saling lapor diantara masyarakat. “Arahan presiden, kalau menimbulkan ketidakadilan, maka perlu direvisi atau hapus pasal-pasal karet,” katanya.

Menurutnya, Arahan Presiden Jokowi tersebut, menjadi peluang untuk mengkaji kembali Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE tersebut.