Virtual Police diresmikan, YLBHI: Warga akan Sulit Membela Diri Dalam UU ITE

tribratanewspoldasulawesiutara.com
tribratanewspoldasulawesiutara.com

Thothepoint.id– Asfinawati,Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengatakan keberadaan unit baru Polri, virtual police (VP), akan berdampak buruk; mempersulit warga untuk membela diri ketika terjerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Pembelaan terhadap orang yang dikriminalisasi dengan UU ITE jadi lebih sulit karena polisi akan mengatakan sudah diperingatkan,” kata Asfinawati kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/2).

Pernyataan ini dilontarkan Asfinawati pasca peresmian VP sebagai unit baru yang akan memantau potensi pelanggaran UU ITE di internet pada Kamis (24/2). Mekanisme unit tersebut melalui notivikasi atau teguran kepada warganet yang dianggap melanggar UU ITE.

Asfi menilai UU Nomor 11 Tahun 2008 itu sendiri keliru.Pasalnya, prinsip dasar penghinaan mestinya hanya diberikan sanksi berupa denda atau menyampaikan permintaan maaf, bukan dipidana dan dipenjara. Ia juga menjelaskan Bentuk sanksi seperti itu, juga telah dianjurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Disisi lain, keberadaan VP menurut Asfi juga mempersempit ruang dialog dalam menafsirkan UU ITE yang selama ini dianggap multitafsir.

“Bandingnya gimana kalau dia tidak setuju dengan kesimpulan Polisi kalau dia perlu diperingatkan?” tegas Asfi.

“Misal, yang paling sering tentang ujaran kebencian yang penggunaannya luas, padahal menurut kovenan hak sipil dan politik, ujar kebencian hanya yang berdasar ras, agama atau kebangsaan.”

Beda halnya dengan Asfi, Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono, menjelaskan kehadiran polisi di ruang digital merupakan bentuk pemeliharaan Kamtibmas agar dunia siber dapat bergerak dengan bersih, sehat, dan produktif.

“Melalui Virtual Police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada melanggar pidana. Mohon jangan ditulis kembali dan dihapus,” jelas Argo.