Ungkap Aliran Dana Bansos Covid-19, Saksi: Ada Operasional Untuk BPK Rp 1 miliar

Tothepoint.id– Matheus Joko Santoso Pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial menyebutkan bahwa dirinya pernah mengeluarkan kocek sebesar Rp 1 miliar untuk oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berasal dari fee vendor bantuan sosial ( bansos) Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Joko saat bersaksi untuk dua terdakwa penyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, yakni Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 8 Maret.

“Ada operasional untuk BPK Rp 1 miliar pak melalui Pak Adi (kuasa pengguna anggaran),” ujar Joko kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikutip dari Tribunnews.com.

Adi Wahyono merupakan Kabiro Umum Sekretariat Jenderal Kemensos sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Kemensos tahun 2020 dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bansos Covid-19.

Matheus sekaligus Adi juga berstatus tersangka dalam kasus ini. Tetapi, Joko mengaku tak mengetahui siapa oknum BPK yang menerima uang tersebut.

Jaksa KPK pun sempat menyebutkan sebuah nama.

“(Pak Adi) menyebutkan nama Achsanul Qosasi?” tanya jaksa.

“Saya kurang tahu pak. Saya hanya menyerahkan di kafe pak,” ucap Joko.

Harry dan Ardian merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap bansos penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020. Pasalnya, Kedua terdakwa menyuap Juliari dan sejumlah pejabat di Kementerian Sosial.

Harry didakwa memberi suap sebesar Rp 1,28 miliar, sementara Ardian didakwa memberi uang sejumlah Rp 1,95 miliar.

Menurut JPU, uang tersebut diberikan terkait penunjukkan kedua terdakwa sebagai penyedia bansos Covid-19 pada Kemensos tahun 2020.