Tokoh Masyarakat Mentawai Tolak Sumbar Jadi DIM

Ikon Kota Bukittinggi, Jam Gadang. Foto: istimewa

Tothepoint.id– Juniator Tulius, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat,  menolak perencanaan Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM).

Dikarenakan Mentawai yang merupakan salah satu kabupaten yang berbeda etnis dengan suku Minangkabau yang lainnya, Juniator melihat, Mentawai akan sulit menjadi bagian dari DIM.

“Bagi kami di Mentawai, bila DIM terwujud, kasarnya bisa dikatakan peniadaan suku bangsa Mentawai di Sumbar ini,” tegasnya.

Menurutnya, daerah daratan Provinsi Sumatera Barat saja yang patut menjadi daerah Istimewa Minangkabau, pasalnya, tidak ada yang mendominasi wilayah daratan selain orang Minangkabau sendiri.

Jika tetap ingin dipaksakan wilayah pemerintahan provinsi dijadikan privilege sebuah suku bangsa, sementara ada lebih suku bangsa hidup dalam wilayah itu, maka ke-Bhinneka Tunggal Ika-an di Indonesia dikemanakan.

“Kalau memaksakan juga, maka Mentawai harus dilepas dulu dari Sumbar dan menjadi provinsi sendiri, karena kita tidak mau terjajah dalam keistimewaan Minangkabau di Sumatera Barat,” tegasnya.

Juniator juga menyampaikan, DIM ini masih dalam tahap wacana, artinya belum menjadi keputusan apalagi undang-undang yang mengaturnya belum disahkan.

“Kalau meletakkan perspektif keminangkabauan, tentu rencana itu sebuah hal yang baik,” ujarnya.

Jika gagasan ini berasal dari politisi Minangkabau dari Sumatera Barat di DPR RI, tentu akan menjadi pemicu bagi daerah lain di Indonesia untuk menjadi daerah atau provinsi istimewa.

Semisal beberapa provinsi di Sulawesi menyatakan istimewa sebagai orang Bugis, di Kalimantan akan muncul Daerah Istimewa Dayak dan lain sebagainya.

Ia mengungkapkan, wacana pembentukan DIM ini tentu menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Sumatera Barat itu adalah sistem pemerintahan dalam konteks NKRI.

Dia bersyukur hal ini baru wacana dan masih banyak kemungkinan yang terjadi. Ia meminta semua pihak mengedepankan Sumatera Barat sebagai provinsi yang mengakomodasi keanekaragaman seperti pada saat ini.

“Masih banyak yang dapat dikembangkan di Sumatera Barat yang dapat diangkat menjadi ikon-ikon keminangkabauannya yang tak harus dipersempit dengan konsep eksklusivitas,” ujarnya.