TNI Paksa Mendarat Pesawat Asing Mendarat di Bandara Makassar

TOTHEPOINT – PT Angkasa Pura I (Persero) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) melakukan kegiatan simulasi penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan pendaratan atau forced down di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD beserta Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Direktur Operasi PT Angkasa Pura I (Persero) Wendo Asrul Rose.

“Angkasa Pura I mendukung penuh kegiatan simulasi penanganan pesawat asing setelah pemaksaan mendarat ini demi mewujudkan penegakan kedaulatan negara,” kata Direktur Operasi PT Angkasa Pura I (Persero) Wendo Asrul Rose dalam siaran pers, Sabtu.

Wendo mengatakan AP I berterima kasih atas inisiatif Kemenpolhukam untuk melakukan sosialisasi dan simulasi tersebut sehingga antar-pemangku kepentingan terkait memiliki pemahaman yang sama dan dapat mengimplementasikan kegiatan penanganan ini dengan lancar.

Dalam kesempatan yang sama, Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan kegiatan itu merupakan momentum untuk meningkatkan koordinasi antar-kementerian dan lembaga, khususnya dalam penanganan pesawat asing yang telah dipaksa mendarat di bandar udara dan/atau di pangkalan udara yang telah ditentukan.

“Inisiasi penyusunan kesepakatan bersama tentang penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat oleh Kemenpolhukan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan pesawat udara asing dikarenakan adanya beberapa kali forced down yang pernah dilakukan TNI AU,” kata Mahfud MD

Mahfud mengatakan upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menegakkan kedaulatan di wilayah ruang udara Indonesia dan sekaligus menjaga martabat sebagai negara berdaulat dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

Dengan adanya sosialisasi kesepakatan bersama melalui kegiatan simulasi ini, lanjut Mahfud MD, diharapkan dapat terwujud sinergitas yang baik antar-unit kerja di kementerian dan lembaga di lapangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga implementasi di lapangan dapat berjalan mulus.(*)