Tambah Kuota Haji, Wakil Ketua MPR Minta Jokowi Lobi Raja Salman

TOTHEPOINT-Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong pemerintah untuk melakukan komunikasi dan lobi dengan kerajaan Arab Saudi untuk menambah kuota jemaah haji Indonesia. Permintaan ini disampaikan HNW usai Arab Saudi mengizinkan penyelenggaraan haji 2021 untuk warga dari luar Arab Saudi.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, komunikasi dan lobi perlu dilakukan Pemerintah Indonesia sesegera mungkin. Bahkan, menurutnya, bila perlu komunikasi dilakukan di level antar kepala negara sehingga dapat lebih efektif.

Ditambah saat ini masih dalam bulan Ramadhan, bulan yang sangat dihormati termasuk oleh Kerajaan Arab Saudi. Karenanya penting Menteri Agama untuk segera melakukan lobi tingkat tinggi.

Bahkan, menurut HNW lebih baik lagi apabila Presiden Joko Widodo yang berkomunikasi langsung dengan Raja Salman terkait penambahan kuota jemaah haji 2021 dari Indonesia.

“Jangan sampai Indonesia hanya memperoleh kuota yang sedikit atau bahkan sama sekali tidak mendapat kuota akibat komunikasi tidak dijalankan dengan baik. Malaysia saja sudah mengupayakan untuk mendapatkan tambahan kuota dan izin berhaji ketika PM Muhyidin dari Malaysia menyampaikannya ke Raja Salman dan putra Mahkota Muhammad bin Salman,” ungkap HNW dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).

Ia juga mengatakan kebijakan tersebut harus disyukuri bersama. Untuk itu ia menekankan kembali agar Pemerintah Indonesia segera melakukan komunikasi dengan pihak Arab Saudi terkait kuota jemaah haji.

“Alhamdulillah, kebijakan ini patut disyukuri bersama. Dan penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera melakukan komunikasi dengan pihak Arab Saudi terkait kuota jemaah haji dari Indonesia. Sudah selayaknya sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memperoleh kuota yang layak,” imbuh HNW.

“Karena sudah menumpuknya jumlah calon jemaah haji, yang akan semakin memanjang daftar antriannya, bila tahun ini kembali Indonesia tidak mendapatkan izin memberangkatkan calon jemaah haji,” tambahnya.

HNW menambahkan upaya maksimal yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai bentuk pemenuhan jaminan hak asasi Warga Negara Indonesia untuk beribadah sebagaimana disebutkan dalam UUD NRI 1945.

Di antaranya adalah jaminan negara untuk kemerdekaan beribadah sebagaimana disebut Pasal 29 ayat (2) dan hak asasi untuk beribadah sebagaimana disebut Pasal 28E ayat (1).

Sebagai informasi, Arab Saudi mengizinkan ibadah haji 2021 meski dilaksanakan dengan protokol kesehatan, dengan kuota terbatas dan setelah divaksin COVID-19. Sebelumnya, pada tahun 2020, ibadah haji hanya dibuka untuk Warga lokal Arab Saudi dan ekspatriat yang ada di sana akibat pandemi COVID-19.