Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Kasus Dugaan Suap Pegawai Pajak

enimekspres.co.id
enimekspres.co.id

Tothepoint.id– Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan akan menerangkan kasus dugaan suap pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada siang ini pukul 13.00.

“Bersama ini kami mengundang rekan-rekan untuk meliput Konferensi Pers Pengusutan Dugaan Kasus Suap,” tulis undangan dari Kementerian Keuangan, Rabu, 3 Maret 2020.

Dalam hal ini, terdapat juga beberapa narasumber lainnya seperti Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Inspektur Jenderal Kemenkeu Sumiyati, dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

Kemarin, Alexander Marwata selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa KPK tengah melakukan penyidikan terhadap kasus suap pajak di Kementerian Keuangan. Tetapi, ia tidak menjelaskan siapa tersangka dalam kasus ini.

“Kami sedang penyidikan betul, tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yang sedang kami lakukan,” jelas Alex di kantornya KPK, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021

Terkait dengan modus kasus korupsi ini Alex menjelaskan bahwa pembayaran wajib pajak diberikan kepada pejabat agar nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah. Ia tidak mau menyebutkan siapa wajib pajak yang diduga melakukan penyuapan tersebut.

“Seperti penanganan pajak sebelumnya, pemeriksaan pajak gimana caranya supaya itu rendah, prinsipnya begitu. Selalu ada imbal balik ketika itu menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya kan gitu,” kata dia.

Nilai suap dalam kasus ini diperkirakan cukup besar, yakni mencapai miliaran Rupiah. “Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar,” ujar Alex.

Menurutnya, sudah ada beberapa tempat yang digeledah. Dalam pelaksaannya, penggeledahan dan penanganan kasus ini, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

KPK akan menangani kasus suapnya. Sementara, Kementerian Keuangan akan memeriksa ulang pembayaran pajak yang diduga dipengaruhi oleh suap tersebut. “Supaya ditentukan pajak yang bener berapa, kalau memang benar ada kekurangan pajak dendanya itu kan 200 persen,” kata Alex.