Sama-sama Koruptor, Mengapa Hukuman Pinangki Dipotong, Angelina Sondakh Tidak?

TOTHEPOINT – Komnas Perempuan meminta Kejaksaan mengajukan kasasi atau vonis banding jaksa Pinangki Sirna Malasari dan mempertanyakan apa bedanya dengan kasus Angelina Sondakh yang hukumannya justru diperberat?

Komnas Perempuan menilai korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga alasan penyunatan vonis Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara tidak bisa ditolerir.

“Mengingat kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa, dan bahwa ada langkah lain yang dapat dilakukan untuk juga mengurangi dampak sosial budaya dari pemidanaan terhadap terpidana, atas putusan kasus PSM Komnas Perempuan merekomendasikan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Kasasi,” demikian bunyi siaran pers Komnas Perempuan, Kamis (17/6/2021).

“Komnas Perempuan menyayangkan pengurangan hukuman terhadap PSM oleh Hakim Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari 10 tahun menjadi empat tahun penjara. Keputusan ini mengindikasikan adanya persoalan yang lebih mendalam dalam aspek perspektif kesetaraan dan keadilan gender dan dalam hal sistem pemidaan secara lebih luas,” sambungnya.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari terus menjadi buah bibir. Usai ditangkap terlibat dalam kasus Djoko Tjandra, kini gaya hidup mewahnya pun tak luput dari sorotan media. Ini potretnya.Jaksa Pinangki Sirna Malasari terus menjadi buah bibir. Usai ditangkap terlibat dalam kasus Djoko Tjandra, kini gaya hidup mewahnya pun tak luput dari sorotan media. Ini potretnya. Foto: dok. Pribadi/Instagram @pinangkit

Komnas Perempuan membandigkan dengan kasus Angelina Sondakh. Di mana Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Angie, demikian ia biasa disapa, adri 4,5 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara.

“Upaya kasasi pada kasus PSM diharapkan dapat mengurangi disparitas hukuman, yang dapat berkontribusi pada penguatan kepercayaan pada institusi hukum dan negara pada umumnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Terkait alasan penyunatan vonis Pinangki oleh hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang dikaitkan dengan alasan gender, Komnas Perempuan menyatakan adanya persoalan yang lebih mendalam dalam aspek perspektif kesetaraan dan keadilan gender dan dalam hal sistem pemidaan secara lebih luas. Sebab banyak juga kasus serupa tapi tidak dengan pertimbangan keadilan berdasar gender.

“Sampai sekarang tidak ada pedoman yang jelas yang dapat dirujuk oleh hakim dalam perumusan hukuman yang dijatuhkan itu. Akibatnya, ada disparasi yang besar dari putusan untuk tindak pidana sejenis dalam kondisi yang serupa. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan pada akuntabilitas proses hukum yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pada institusi penegak hukum,” tutur Komnas Perempuan.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari terus menjadi buah bibir. Usai ditangkap terlibat dalam kasus Djoko Tjandra, kini gaya hidup mewahnya pun tak luput dari sorotan media. Ini potretnya.Jaksa Pinangki Sirna Malasari terus menjadi buah bibir. Usai ditangkap terlibat dalam kasus Djoko Tjandra, kini gaya hidup mewahnya pun tak luput dari sorotan media.

Ke depan, Komnas Perempuan mendorong MA untuk menyusun pedoman bagi pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor pemberat maupun yang meringankan hukuman. Pedoman ini terutama penting terkait faktor kondisi personal terdakwa dengan memperhatikan kerentanan-kerentanan khusus yang dihadapinya di dalam ketimpangan relasi sosial, termasuk gender.

“Dalam pedoman ini, dapat diatur pula pada kasus-kasus mana pertimbangan itu dapat dilakukan dan sampai sejauh mana hukuman dapat diperingan atas dasar pertimbangan tersebut. Pedoman ini diharapkan dapat mengurangi diparitas putusan dan sebaliknya, menguatkan akuntabilitas putusan pengadilan demi tegaknya keadilan dan negara hukum Indonesia,” pungkasnya.

Pinangki menjadi makelar kasus alias markus agar terpidana korupsi Djoko Tjandra bisa lolos dari hukuman penjara dengan mengajukan PK. Saat itu, Djoko statusnya buron. Tapi usaha Pinangki terbongkar dan dia harus mempertanggungjawabkannya.