Risma Minta Arahan Presiden Soal BNPB dalam RUU PB

TOTHEPOINT – Menteri Sosial Tri Rismaharini segera meminta arahan Presiden Joko Widodo perihal memasukkan nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (BNPB).

Di samping perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai nomenklatur lembaga penanggulangan bencana tersebut, Risma menilai ide dari perancangan RUU PB baik guna menangani masalah bencana secara komprehensif.

“Terus terang, saya berada di tengah-tengah. Saya akan mohon arahan dari Bapak Presiden tentang BNPB,” ujar Risma, Senin.

Risma sebagai Ketua Panja Pemerintah pun menegaskan komitmennya mendukung kebijakan pemerintah terkait RUU PB yang telah masuk ke Komisi VIII RI, serta memperkuat BNPB sebagai lembaga penanggulangan bencana.

Dalam rapat tersebut, dia juga mengusulkan penanganan bencana sosial masuk dalam pembahasan RUU tersebut. Penanganan bencana sosial yang dimaksud misalnya kepada warga terdampak aksi terorisme hingga konflik yang terjadi di Provinsi Papua akhir-akhir ini.

Menurut Risma, selama ini dalam Undang-Undang hanya tercantum tentang penanganan konflik. Namun jika konflik tersebut menimbulkan banyak warga mengungsi dan membutuhkan bantuan makanan dan tempat tinggal, maka itu dikatakan bencana sosial.

“Kalau bencana sosial, misalkan ada pengungsi itu penanganannya seperti apa, selama ini itu belum ada. Tapi saya mengusulkan itu diwadahi, bencana kesehatan non fisik ataupun kejadian teroris yang bisa dimasukkan ke dalam RUU tersebut,” ujar dia.

Selain meminta arahan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno secara kelembagaan terkait BNPB, Risma mengatakan pihaknya mencoba memasukkan beragam kriteria bencana yang dapat dimasukkn dalam pembahasan RUU PB seperti kebakaran instalasi kilang minyak di Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

“Arahan Presiden akan menguatkan upaya kelembagaan penanganan bencana di Indonesia, termasuk memasukkan jenis bencana yang tidak terdeteksi, seperti kebakaran di Balongan, Indramayu,” kata Risma.

Adapun rapat tersebut membahas sejumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari rapat-rapat pembahasan antara Panja Pemerintah dan Panja Komisi VIII DPR RI terkait masalah kelembagaan dan anggaran penanggulangan bencana.

Panja Komisi VII DPR RI mengusulkan nomenklatur lembaga BNPB tercantum dalam RUU PB, serta alokasi anggaran penanggulangan bencana dapat disiapkan dalam bentuk dana siap pakai sebesar minimal dua persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan dari sejumlah rapat yang diikutinya, belum ada titik temu mengenai dua masalah tersebut.(*)