Revisi UU ITE Dinilai Cukup Mendesak

TOTHEPOINT-Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E. Halim menilai revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mendesak untuk dilakukan, terutama menyusul semakin banyaknya kasus konsumen yang terjerat kasus hukum.

“Revisi UU ini sudah sangat mendesak dan memang sudah perlu dilakukan revisi khususnya di Pasal 27 ayat 3,” kata Rizal, Jumat.

Rizal menuturkan penggunaan UU ITE sudah banyak merenggut banyak korban. Padahal esensi dilakukannya revisi UU ITE pada 2016 lalu adalah untuk menata kembali perkembangan digital yang pesat.

“Tujuannya lebih ke tujuan ekonomis, bukan dipakai sebagai jebakan,” katanya.

Rizal mengungkapkan, Pasal 27 ayat 3 di UU ITE memang kerap menjadi masalah. Mulai dari kasus Baiq Nuril, guru perempuan yang dipidanakan karena merekam percakapan mesum kepala sekolah, hingga kasus Prita Mulyasari soal kritikan atas pelayanan buruk di Rumah Sakit Omni International.

Kasus teranyar, yaitu kasus Stella Monica yang dipidanakan oleh klinik kecantikan usai mengunggah perbincangannya dengan dokter soal kualitas layanan sebuah klinik kecantikan via media sosial.

“(Dalam kasus Baiq Nuril), Presiden sampai harus keluarkan amnesti karena Presiden sadar ada persoalan dengan penggunaan Pasal 27 ayat 3 ini,” katanya.

Sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menjunjung perlindungan konsumen, lanjutnyq, BPKN tentu tidak ingin ada perlakuan yang tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia.(*)