RAN PE Dilaksanakan untuk Bangun Deteksi Dini pada Masyarakat

TOTHEPOINT –Pemerintah telah resmi meluncurkan Pelaksanaan Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme atau disingkat Perpres RAN PE sebagai regulasi dan pedoman dalam membangun strategi komprehensif.

Dalam desain ini, pelaksanaan Perpres RAN PE ini telah membentuk suatu formulasi pencegahan ekstremisme dengan sistematis terpadu dari tingkat pusat hingga daerah, baik dari pemerintah hingga seluruh lapisan masyarakat.

Guru besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, dengan adanya pelaksnaan Perpres RAN PE ini diharapkan mampu membangun deteksi dini dan partisipasi publik dalam mencegah penyebaran paham ekstremisme yang mengarah pada kekerasan. Dan juga bagaimana implementasinya yang ideal di berbagai lini dan sektor.

”Jadi setelah diluncurkan secara resmi oleh Wakil Presiden (Wapres), maka pelaksanaan Perpres RAN PE sudah menjadi sebuah kebijakan nasional yang harus diimplementasikan. Jadi seluruh elemen negara harus sudah sadar bahwa Peraturan Presiden (Perpres) ini sudah mengikat dan harus dilaksanakan,” ujar Hamdi Muluk di Jakarta, Jumat (25/6/2021).

Lebih lanjut, Hamdi menyebut, seluruh elemen negara baik itu kementerian dan lembaga (K/L) harus turut serta untuk berkontribusi dalam melaksanakan RAN PE tersebut, sehingga keterlibatannya bisa secara semesta.

Termasuk juga dengan pelibatan organisasi masyarakat (ormas), kampus, hingga komunitas sosial, bahkan termasuk kontribusi orang perorangan masyarakat seluruhnya.

“Di sini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai koordinator, sebagai ujung tombak di dalam pelaksanaan RAN PE ini secara reguler dapat memantau, melihat atau mengingatkan kepada K/L terkait supaya RAN PE bisa diimplementasikan,” tutur mantan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Koropsi (Pansel Capim KPK) periode 2019-2023 ini.

Yang pasti, menurut Hamdi Muluk, kontribusi dari K/L terkait tentunya disesuaikan dengan bidangnya. Oleh sebab itu, dia menyebut bahwa tiap K/L nantinya bisa juga menyetor nama untuk menugaskan sejumlah orang untuk menindaklanjuti RAN PE tersebut.