Pulsa dan Token akan Dikenakan Pajak?

Pulsa dan Token akan Dikenakan Pajak? Foto : Foto : Accounting - BINUS UNIVERSITY
Pulsa dan Token akan Dikenakan Pajak? Foto : Foto : Accounting - BINUS UNIVERSITY

Tothepoint.id, Jakarta-Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pajak pulsa dan token listrik menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, apakah harga pulsa dan token ikutan naik?

Melalui laman sosial medianya, Sri Mulyani mengatakan bahwa peraturan itu hanya memberi kepastian hukum serta penyederhanaan pajak.

Sri Mulyani resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Aturan ini berlaku pada 1 Februari 2021. Adapun, beleid ini baru diundangkan pada tanggal 22 Januari 2021.

“Ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer,” tulis Sri Mulyani yang diunggah akun Instagram @smindrawati, Sabtu (30/1/2021).

Menurut Sri Mulyani, aturan pulsa kena pajak maupun kartu perdana, token listrik, dan voucer sudah berjalan. Itu artinya, PMK Nomor 6 Tahun 2021 ini tidak mengatur soal pungutan pajak baru.

Dalam pengaturannya, DJP memastikan pemungutan PPN hanya sampai distributor tingkat II. Dengan begitu rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi. Berikut hitung-hitungan pulsa kena pajak sesuai PMK Nomor 6 Tahun 2021. (PND)