PPKM Darurat, Pengusaha Desak Pemerintah Beri Subsidi Pusat Perbelanjaan

TOTHEPOINT –Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonsus Widjaja, mendesak pemerintah memberikan subsidi kepada pusat perbelanjaan selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Meskipun ditutup, pusat perbelanjaan tetap harus menanggung biaya operasional besar, ditambah tidak adanya dana cadangan yang tersedia.

“Tentunya sangat berat bagi pusat perbelanjaan di tengah kondisi yang sebetulnya masih belum pulih,” kata Alphonsus di Jakarta, Jumat (2/7/2021).

Alphonsus mengatakan kondisi pusat perbelanjaan memasuki tahun 2021 sebenarnya lebih berat dibandingkan 2020. Pada tahun lalu, mal masih memiliki dana cadangan sampai akhirnya habis terpakai untuk bertahan dalam tahun pertama pandemi.

Menurutnya, perekonomian mulai membaik pada semester I 2021 meskipun dana cadangan relatif sudah tidak ada. Oleh karena itu, saat diputuskan operasional pusat perbelanjaan ditutup seperti saat ini, maka situasinya menjadi lebih berat dibandingkan tahun lalu.

“Pusat perbelanjaan tetap terkena kewajiban membayar listrik dan ada ketentuan minimum. Kemudian, PBB (pajak bumi bangunan) juga harus dibayar penuh, pajak reklame harus dibayar penuh, belum lagi gaji pegawai,” ujar Alphonsus.

Alphonsus mengaku pesimistis bahwa pemerintah bisa memberikan bantuan kepada pusat perbelanjaan. Menurutnya, APPBI sudah pernah mengajukan permintaan bantuan berkali-kali, tetapi tidak pernah direspons. “Bahkan terakhir kami mengajukan subsidi gaji karyawan sebesar 50%. Itu pun sampai saat ini belum dikabulkan,” ujarnya.

Alphonsus berpendapat banyak kebijakan pemerintah yang diterapkan terlambat. Misalnya, penghapusan sementara ketentuan pemakaian listrik minimum oleh PLN yang baru diberikan pada semester dua bahkan kuartal tiga dimana sebenarnya pusat perbelanjaan sudah kembali mulai beroperasi.