Polisi Mulai Selidiki Kasus Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan Gubernur NTT

TOTHEPOINT –Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan, saat pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Desa Otan, Pulau Semau, Kabupaten Kupang, 27 Agustus lalu.

“Polda NTT telah menerima laporan yang disampaikan oleh mahasiswa dan selanjutnya dilakukan proses penanganan. Untuk itu diharapkan semua pihak bisa menghormati proses penanganan terkait laporan tersebut,” kata Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Rishian Krisna Bhudiaswanto, Jumat (3/9).

Krisna mengatakan, sebelumnya Polda NTT telah membentuk tim untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, guna mendapatkan data dan informasi terkait kejadian di video yang viral di media sosial.

“Dari hasil komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh polda NTT dengan satgas Covid-19, diperoleh hasil bahwasannya kegiatan tersebut ada acara resmi atau pokok yaitu acara pengukuhan TPAKD dan acara tambahan, sehingga perlu dilihat dan dikaji pada saat atau tahapan acara mana kelalaian dalam pelaksanaan prokes tersebut terjadi,” ungkapnya.

Menurut Krisna, Polda NTT juga telah memberikan surat teguran dan rekomendasi kepada ketua pelaksana satgas Covid-19 propinsi NTT, terkait video yang tersebar di media sosial tentang dugaan adanya pelanggaran prokes setelah acara pengukuhan TPAKD.

Dalam surat teguran dan rekomendasi tersebut tertuang beberapa point antara lain, tidak boleh terulang kembali hal serupa di lain waktu untuk acara-acara yang melibatkan masyarakat yang berpotensi terjadi kerumunan, pengawasan protokol kesehatan harus dilaksanakan secara ketat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan akhir kegiatan.

Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan TNI dan Polri serta instansi terkait, untuk kelancaran demi keamanan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Ketua pelaksana satgas Covid-19 provinsi NTT agar memberikan teguran tertulis kepada panitia pelaksana kegiatan, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat secara proporsional.

Sementara itu Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, Lasarus Jehamat menilai bahwa masyarakat wajar marah terkait kerumunan yang terjadi di Semau. Namun dia juga tidak sepakat jika menyuarakan hal tersebut harus dengan orasi di depan publik.

“Menurut saya, bijak kiranya kalau untuk menyuarakan fenomena pelanggaran hukum dilakukan tanpa melanggar hukum. Naif rasanya kalau bersuara untuk sesuatu pelanggaran dilakukan dengan cara pelanggaran yang jauh lebih plastis,” kata dia.

Jehamat memberi jalan kepada organisasi mahasiswa, agar menggunakan media lain untuk menyuarakan pelanggaran itu. Misalnya, kampanye menggunakan media sosial maupun penggalangan petisi.

“Itu jauh dari efek pelanggaran sejauh disampaikan secara bermartabat. Harus dipahami dengan serius bahwa kita masih berada dalam situasi pandemi. Kalau situasi normal, demonstrasi face to face silakan. Jika ingin menggugat berbagai bentuk pelanggaran hukum, menurut saya tidak bisa dengan melanggar hukum. Gerakan sosial menjadi pincang kalau demikian,” ujar dia.

“Yang pasti, ketika elemen masyarakat melakukan demonstrasi dengan mengumpulkan banyak orang dengan tidak menjaga jarak dan enggan memakai masker berpotensi melanggar hukum. Demonstrasi tanpa protokol juga berpeluang menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Ini yang tidak diinginkan,” tandasnya.