Penyebar dan Pendukung Gerakan Teroris KKB Papua Bisa Ditangkap

TOTHEPOINT – Pihak yang mendukung kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua disarankan berhenti beraksi. Jika tidak, mereka berpotensi ditangkap

“Siapa pun yang memberikan bantuan, baik itu berupa dana, propaganda, dukungan terkait dengan organisasi teroris KKB, maka mereka bisa ditangkap,” kata pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib dilansir dari Medcom, Sabtu, 8 Mei 2021.

Menurut dia, hal ini menjadi konsekuensi dari pelabelan KKB sebagai teroris. Proses hukum terhadap pendukung KKB ada di Pasal 13A Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal itu berbunyi, “Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Dia menyebutkan salah satu alasan selama ini aktivis yang mendukung KKB tak dibekuk karena belum adanya dasar hukum kuat untuk menjerat mereka. Namun, hal itu tak berlaku lagi setelah KKB ditetapkan sebagai teroris.

“Nanti siapa pun itu aktivis-aktivis, baik itu di luar negeri ada yang pro dengan kemerdekaan dalam tanda petik ya separatisme Papua, bisa ditangkap,” ujar dia.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Kemenko Polhukam) menetapkan KKB sebagai kelompok teroris. Aksi kelompok tersebut memenuhi definisi terorisme berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pengertian teroris ialah siapa pun yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sementara itu, terorisme ialah perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban atau kerusakan.

Pemerintah meminta Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan aparat terkait bertindak cepat dan tegas. Namun, seluruh tindakan tegas harus tetap terukur dan sesuai koridor hukum.(*)