Pemerintah Perkuat Dialog dengan Tokoh Papua Soal Status Teroris KKB

TOTHEPOINT – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku terus melakukan dialog dengan tokoh-tokoh Papua, termasuk tokoh agama yang dikenal memiliki peran penting.

Dialog dilakukan Mahfud sejak dua bulan setelah dilantik sebagai Menko Polhukam, sampai dengan hari ini pasca-kelompok KKB ditetapkan sebagai teroris.

Dalam pekan ini, Mahfud dan para pejabat utama di Kemenko Polhukam telah mengadakan dialog dengan dua kelompok yang cukup berpengaruh di Papua. Mahfud juga berdialog dengan para anggota DPD yang membidangi urusan Papua.

Hari Senin (24/5/2021), Mahfud mengundang beberapa Keuskupan di Papua untuk berdialog di kantor Kemenko Polhukam.

Dalam dialog itu hadir antara lain Innocentius Rettobjaan (Wakil Uskup Agats), Petrus Canisius Mandagi (Uskup Merauke), Michael Manufandu (Tokoh Papua) dan Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

“Kita ajak dialog dan bertukar pikiran dengan siapa saja termasuk dengan beberapa tokoh yang bisa membuka ruang perdamaian dan keamanan bagi masyarakat Papua,” tutur Mahfud dalam keterangan tertulis, Selasa (25/5/2021).

Selain dihadiri tokoh-tokoh asal Papua, dialog tersebut turut dihadiri perwakilan dari PBNU yaitu KH. Marsudi Syuhud dan wakil dari MUI, KH. Cholil Nafis.

Kemudian pada hari Selasa pagi ini, giliran Mahfud berdialog dengan Komite I DPR yang khusus membidangi soal Papua dan tak lupa melibatkan legislator asal Papua.

Mahfud menegaskan selain melakukan penegakan hukum, pemerintah tetap akan mengutamakan jalan dialog ihwal penanganan terhadap kelompok separatis.

“Menurut pemerintah, 92 persen masyarakat Papua pro-NKRI, darimana datanya? BIN melakukan survei bersama perguruan tinggi dan lain-lain, kesimpulannya 82 persen mendukung rancangan undang-undang Otsus, sepuluh persen itu bilang terserah, itu berarti setuju dan delapan persen menolak,” ucapnya.

“Yang delapan persen ini terbagi tiga;ada yang kelompok politik, kelompok klandestin, dan ada KKB. Nah, yang kita hadapi sekarang ini adalah KKB karena mengganggu masyarakat Papua yang 92 persen itu,” katanya melanjutkan.

Berlanjut pada Selasa sore, Menko Polhukam juga menerima para pendeta yang merupakan pimpinan Persekutuan Gerja-gereja Lembaga Injili Indonesia (PGLII). Hadir antara lain Ketua Umum PGLII, Pendeta Ronny Mandang, Ketua Majelis Pertimbangan Pendeta Nus Reimas, dan empat pengurus lain.

Saat menyambut PGLII, Mahfud berterima kasih bila ada yang bisa menjadi mediator. Selama ini, sambung Mahfud, pemerintah memang mengundang pihak-pihak yang bisa menjadi mediator.

“Semoga bapak-bapak semua bisa menjadi mediator yang bisa diterima semua pihak disana, karena kelompok disana berbeda-beda juga. Setelah berdialog, selalu ada yang merasa tidak terwakili dan menyatakan tidak puas. Bila ada yang bisa menjadi mediator dan diterima berbagai pihak di Papua, akan kami libatkan dan fasilitasi,” pungkas Mahfud.(*)