Pekan Depan, Revisi UU Otsus Sudah Masuk Tahap DIM

TOTHEPOINT– Proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua berjalan cepat. Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Otsus Papua memasuki tahap penyusunan daftar inventaris masalah (DIM) dalam waktu dekat.

“Ini kita masuk ke tahapan berikutnya, pada 27 Mei 2021, kita masuk penyusunan DIM,” kata Ketua Pansus Revisi UU Otsus Papua Komarudin Watubun, Rabu, 19 Mei 2021.

Proses penyusunan DIM mulai dilakukan karena Pansus Otsus Papua telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak. Terutama, stakeholder Papua.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?HappyInspireConfuseSad
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menyebut diskusi dengan pemangku kepentingan di Bumi Cenderawasih digelar pada 1-5 Mei 2021. RDP dilakukan langsung di Papua.

Pansus Otsus Papua membelah diri menjadi dua tim. Dalam waktu serentak, mereka melakukan RDP di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Meskipun bisa lewat virtual, tapi kita usahakan pansus terjun langsung,” ungkap legislator asal Papua itu.

Pertemuan lima hari itu dilakukan dengan sejumlah stakeholder. Di antaranya, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Permusyawaratan Papua (MRP), asosiasi bupati di Papua, dan tokoh masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Selanjutnya, kata Komarudin, legislator akan mendengar pendapat pemerintah pusat. Pansus ingin melihat pandangan eksekutif terkait beleid khusus Papua ini.

“Permasalahan ini kan harus ada pemahaman bersama antara pemerintah dalam arti bagian kementerian,” ujar dia.

Pembahasan revisi UU Otsus Papua ditetapkan melalui pansus. Keputusan itu disahkan DPR melalui rapat paripurna yang digelar pada 11 Februari 2021.

Berselang sebulan lebih kemudian, struktur pansus pun disahkan oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada 30 Maret 2021. Selain Komarudin, ada nama Yan Permanes Mandenas (Gerindra), Agung Widyantoro (Golkar), dan Marthen Douw (PKB) sebagai Wakil Ketua Pansus Otsus Papua.

Setelah itu, pansus menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan lembaga lain. Raker dilakukan untuk melihat pandangan pemerintah terkait upaya revisi UU Otsus Papua kali ini.(*)