PB PON Bakal Limpahkan Kewenangan Keuangan ke Sub PB Empat Daerah

TOTHEPOINT – Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua dalam waktu dekat segera melimpahkan kewenangan keuangan dan administrasi ke Sub PB PON di empat daerah.

Empat daerah yang menjadi klaster penyelenggara pertandingan cabang olahraga (cabor) PON pada awal hingga pertengahan Oktober 2021 mendatang, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke.

Ketua harian PB PON, Yunus Wonda mengatakan direncanakan pekan depan, PB PON akan menggeser anggaran ke Sub PB PON, karena semua administrasi dan regulasi telah rampung.

PB PON juga telah memiliki gambaran kebutuhan anggaran Sub PB PON di setiap klaster penyelenggara, kecuali Merauke yang sedang merevisi strukturnya.

Akan tetapi, revisi struktur Sub PB PON Merauke dinilai tak masalah, sebab di sana tidak hanya ada beberapa cabor yang dipertandingkan, sama seperti Mimika.

“Cabor yang banyak dipertandingkan, di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Kami akan undang semua kepala daerah klaster penyelenggara, untuk rapat koordinasi dan menyerahkan semua kewenangan keuangan dan administrasi,” kata Yunus Wonda dilansir dari Jubi.

Wakil Ketua DPR Papua itu menjelaskan, selama ini pihaknya belum menyerahkan anggaran ke Sub PB PON, karena ada berbagai administrasi dan regulasi yang mesti disiapkan.

Dana hibah dari Pemprov Papua yang disahkan pada November 2019, baru masuk ke kas PB PON senilai Rp 1,5 triliun pada Oktober 2020. Sebab ada proses administrasi yang mesti dilakukan terlebih dulu.

Hingga kini masih ada dana hibah Rp 600 miliar dari Pemprov Papua yang belum diterima PB PON. Begitu juga dana dari APBN belum diserahkan ke PB PON.

“Setelah kami terima dana hibah pemprov pada Oktober 2020, Januari 2021 hingga kini, kami butuh waktu menyiapkan semua administrasi dan regulasi sebelum kami serahkan anggaran ke Sub PB PON. Kami mesti luruskan ini agar publik tidak terjadi salah persepsi,” ucapnya.

Menurutnya, ada mekanisme yang mesti dilalui sebelum PB PON menyerahkan anggaran ke Sub PB PON, agar tidak berdampak pada masalah hukum nantinya.

Katanya, tidak ada niat PB PON menahan anggaran karena dana hibah dari pemprov bertujuan mensukseskan pelaksanaan PON di provinsi tertimur Indonesia.

“Kami tahu, yang berperan mensukseskan PON adalah teman teman di daerah. Miss komunikasi itu selalu ada tapi jangan menghambat pelaksanaan PON,” ujarnya.

Wonda mengaku dapat memahami kegelisahan Sub PB PON, karena waktu tersisa sekitar tiga bulan sebelum pelaksanaan iven olahraga nasional itu.

“Kami sendiri di PB PON was was, karena anggaran APBN belum ada sama sekali. Situasi ini juga dialami teman teman di Sub PB PON,” katanya.

Sebelumnya kepala daerah di klaster penyelenggara pertandingan cabor PON mempertanyakan transparansi anggaran. Salah satunya Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.

Ia berpendapat, PB PON tidak transparan berkaitan dengan anggaran.

“Tidak ada keterbukaan mengenai dana tersebut,” kata Omaleng Kamis (27/5/2021).

Ia menyatakan sependapat dengan Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano yang beberapa hari sebelumnya juga mempertanyakan transparansi anggaran oleh PB PON.

“Kami mendukung pelaksanaan PON. Akan tetapi anggaran mesti disampaikan secara transparan,” ujarnya. (*)