Pandangan Anggota DPR Tentang Rencana Peleburan Lembaga Litbangjirap

TOTHEPOINT – Rencana akan meleburnya beberapa lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangjirap) ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan sebuah kemunduran dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di Tanah Air. Hal tersebut diutarakan oleh Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris.

Menurutnya hasil inovasi lembaga litbangjirap seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi(BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sudah dirasakan manfaatnya.

Inovasi litbangjirap selama ini sudah dirasakan. BPPT, misalnya, berhasil membuat drone kombatan, membuat rapid tes antigen pertama, mendukung Genose, dan sebagainya.

“BPPT juga memberikan penerimaan negara bukan pajak yang cukup lumayan. Karena hasil-hasil rekayasa mereka digunakan industri. Jangan sampai ada kemunduran (karena peleburan) dan ada pihak-pihak yang akan tertawa ketika kita mengalami kemunduran dalam bidang inovasi,” ujar Andi dalam diskusi virtual Alinea Forum ‘Model Integrasi BRIN’.

Rencana peleburan bertiup kencang setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN, 28 April lalu. Berbekal Perpres itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko memastikan, tidak ada integrasi tanpa peleburan. Yang dilebur, kata dia, entitasnya, bukan tugas dan fungsi lembaga.

Hasil positif, kata Yuliani, juga dicapai Lapan. Salah satunya, Lapan sukses membuat alih teknologi untuk mengetahui kondisi cuaca. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak tidak salah mengartikan bahwa BRIN adalah lembaga yang meleburkan seluruh lembaga litbangjirap.

“Saya tidak tahu apakah Pak Jokowi bisa melihat dampak dari peleburan ini. Bagi saya, BPPT, LAPAN, LIPI sudah semakin baik. Dan tentu juga dipikirkan bagaimana nasib teman-teman peneliti, perekayasa dan lainnya,” tegas politikus PAN itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek), kata dia, BRIN bukan lembaga litbangjirap. Dalam Pasal 14 dan Pasal 42 UU Sisnas Iptek, menyebutkan soal penyelenggara dan kelembagaan Iptek.
Penyelenggara Iptek, jelas Yuliani, mencakup lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pengembangan, lembaga pengkajian, dan lembaga penerapan. Sementara itu, kelembagaan Iptek meliputi kelembagaan yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, kelembagaan pengkajian dan penyerapan, kelembagaan perguruan tinggi, kelembagaan badan usaha, dan kelembagaan penunjang.

Adapun BRIN, lanjut Yuliani, diatur di Pasal 48. BRIN hanya menyinergikan dan mengarahkan. “Intinya, BRIN bukan pelaksana dalam konteks Pasal 14 dan Pasal 42. BRIN hanya mengoordinasikan perencanaan dan anggaran. Bukan pelaksana litbangjirap,” kata dia.

Oleh karena itu, menurut Yuliani, peleburan litbangjirap ke dalam BRIN bertentangan dengan Pasal 14 dan Pasal 42 UU Sisnas Iptek Tahun 2019. Makanya, Perpres tentang BRIN seharusnya dapat digugurkan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Atau presiden yang mencabut sendiri perpes itu. Bukan tidak mungkin Jokowi menyadari ada kesalahan. Karena perpres ini memengaruhi kinerja peneliti dan perekayasa,” kata dia.

Sementara Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Sofian Effendi menuturkan pembubaran Kemenristek merupakan inkonsistensi kebijakan Iptek dalam implementasi UU Sisnas Iptek. BRIN tidak dapat menggantikan kedudukan Kemenristek. Anggaran BRIN juga kecil. Pembubaran Kemenristek merupakan kemunduran.