Pakar Hukum Tata Negara: KLB Demokrat Melanggar UU Partai Politik

Tothepoint.id- Feri Amsari Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, menilai Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Ia  merujuk Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik yang mengatur tata cara penyelesaian jika terjadi perselisihan di internal partai.

“Sebenarnya apa yang dialami Partai Demokrat ini sudah diantisipasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,” ujar  Feri pada Minggu, 7 Maret.

Pada Pasal 32 dijelaskan bahwa masalah internal partai diselesaikan dengan mekanisme pembentukan mahkamah partai. Jika tak selesai ditahap tersebut, maka Pasal 33 UU Parpol menyebutkan ada mekanisme gugatan ke pengadilan negeri dan kasasi Mahkamah Agung.

“Pada dasarnya segala proses yang kemudian mengabaikan ketentuan undang-undang ya tidak bisa dibenarkan. Misalnya, tidak boleh langsung ada KLB,” kata Feri.

Menurut Feri, kepengurusan Partai Demokrat yang sah jelas yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi mekanisme sesuai UU Partai Politik itu belum ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan di internal Demokrat. Mahkamah partai maupun proses di pengadilan serta Mahkamah Agung belum pernah dilakukan. Ia menilai, aneh jika ada pihak-pihak yang terus-menerus mencoba membangun dualisme di internal partai politik di Indonesia, termasuk di Partai Demokrat.

“Karena sebenarnya UU sudah mencegah itu, tidak boleh ada terjadi dualisme. Kalau tidak senang dengan ideologi partai tertentu, ya buat partai baru,” ujar Feri.

Partai Demokrat terancam mengalami dualisme setelah segelintir kader dan mantan kader menggelar Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB Demokrat itu mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Kubu Moeldoko meyakini hasil KLB Demokrat itu akan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan kubu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemerintah tak mengesahkan lantaran KLB itu ilegal dan tak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partainya.