Kutuk Kekerasan Israel ke Warga Palestina, Bamsoet Minta PBB Bertindak

TOTHEPOINT¬†–¬†Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengutuk keras tindakan kekerasan aparat keamanan Israel pada warga sipil Palestina. Diketahui, kekerasan terjadi dalam sejumlah bentrokan di perbatasan Palestina dan Israel.

Bamsoet menjelaskan bentrokan ini terjadi usai keputusan pengadilan Israel memerintahkan pengusiran paksa enam keluarga Palestina dari tempat tinggal mereka di kawasan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur.

“Dunia harus mengutuk kekerasan aparat keamanan Israel terhadap penduduk sipil Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, hingga 14 Mei 2021, tercatat 119 orang Palestina tewas, 31 di antaranya adalah anak-anak dan 19 perempuan, akibat hujan roket yang terjadi di Jalur Gaza, perbatasan Palestina dengan Israel,” ujar Bamsoet, Minggu (16/5/2021).

Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan, kekerasan yang terjadi tak hanya meluluhlantakan gedung, rumah, dan berbagai fasilitas publik Palestina. Ia mengungkap serangan roket Israel juga menghancurkan gedung tempat para jurnalis Associated Press (AP) bekerja.

Oleh karena itu, Bamsoet menegaskan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera bertindak. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar eskalasi pertempuran yang terjadi sejak Senin (10/5) tidak berkembang menjadi perang terbuka yang bisa mengganggu stabilitas dunia. Bamsoet pun menilai, saat ini dunia sedang dihadapi pandemi COVID-19 yang justru menuntut solidaritas global.

“PBB harus segera bertindak agar tindakan kekerasan Israel terhadap warga sipil Palestina tidak berlanjut. Israel juga harus menghentikan pembangunan pemukiman baru Yahudi di Yerusalem Timur, yang memang ilegal menurut hukum internasional. Baik Militer Israel dan Hamas (Palestina) harus menahan diri untuk segera menghentikan serangan udara agar tidak menambah korban jiwa lebih besar lagi,” kata Bamsoet.

Selain itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai rencana Israel menggusur pemukiman warga Palestina di Sheikh Jarrah sebagai upaya pengambilalihan paksa tanah Palestina telah melanggar hukum internasional. Sebab, kata Bamsoet, batas geografis Israel dan Palestina sudah ditetapkan pada 1967 sehingga kedua belah pihak wajib menaatinya.

“Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, sekaligus sahabat baik bangsa Palestina sejak puluhan tahun silam, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga kedaulatan dan kedamaian di tanah Palestina. PBB harus membuktikan diri sebagai penjaga perdamaian dunia dengan segera menghentikan ketegangan tersebut, sekaligus memberi sanksi kepada Israel. Jangan sampai ada kesan PBB membiarkan kekerasan yang terjadi di Palestina,” pungkas Bamsoet.(*)