KKB Bertanggung Jawab Atas Kekerasan di Papua

 TOTHEPOINT – Insiden teror dan kekerasan terus terjadi di Papua. Kabaintelkam Komjen Pol Paulus Waterpauw mengakui hal tersebut terus terjadi lantaran masih adanya kelompok-kelompok KKB yang masih aktif di Bumi Cenderawasih.

Ia pun mengungkapkan identitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang masih aktif melakukan teror.

Paulus Waterpauw mencatat sedikitnya ada sembilan KKB Papua yang masih aktif. Namun, ada pula kelompok-kelompok yang telah memutuskan tidak aktif melakukan aksi gangguan keamanan di Papua.

“Gerakan separatis saat ini masih terus menyebarkan gerakannya sendiri dengan ingin kemerdekaan melalui kekerasan bersenjata,” kata Paulus dalam diskusi daring, Jumat (28/5/2021).

Kesembilan kelompok teroris yang masih aktif, sebut Paulus, adalah kelompok Sabinus Walker, Undius Kogoya, dan Lewis Kogoya yang biasa aktif di daerah Intan Jaya Papua.

Kemudian, kelompok Goliat Tabuni, Lekagak Telenggen, Peni Murib dan Ando Waker yang biasa melakukan teror di sekitar Puncak Papua.

Selanjutnya, kelompok Joni Botak yang biasa aktif di Mimika Papua dan kelompok Egianus Kogoya yang biasa beroperasi di Nduga Papua.

Menurut mantan Kapolda Papua itu, dua kelompok teroris KKB Papua yang tak aktif adalah Mathias Wenda yang biasa beroperasi di Wutung dan Puron Wonda dan Endem Wanimbo yang biasa beraksi di Lanny Jaya.

“Ada tokoh-tokoh tua, Mathias Wenda itu sudah tidak aktif. Puron Wonda dan Endem Wanimbo juga sudah tidak aktif,” ungkap jenderal bintang tiga tersebut.

Lebih lanjut, Paulus menuturkan kelompok di atas merupakan kelompok yang bertanggung jawab atas insiden kekerasan dan teror yang terjadi di Papua.

“Peningkatan unsur kekerasan dan teror yang tidak hanya ditujukkan kepada aparat, tapi juga menyasar masyarakat sipil dan merusak fasilitas warga masuk ke tahap brutal sehingga pemerintah menetapkan aksi sekelompok KKB sebagai aksi terorisme,” tegas dia.

Meski begitu, Paulus menilai ada dampak negatif menyusul keputusan labelisasi terorisme kepada KKB di Papua oleh pemerintah.

Dampak negatif yang pertama, kata Paulus, sentimen negatif terhadap pemerintah pusat dan pendatang semakin menguat. Termasuk dengan berbagai agenda penting pemerintah di Papua.

“Ada sentimen negatif yang muncul yang pertama menguatnya sentimen terhadap pemerintah pusat/Jakarta dan pendatang juga menguatnya penolakan RUU Otsus Papua dan agenda nasional penting lainnya di Papua,” tambah dia dalam kesempatan yang sama.

Menurut Paulus, labelisasi teroris juga dapat dikhawatirkan menjadi stigma umum bagi orang asli Papua (OAP). Termasuk kekhawatirkan adanya kelompok yang memanfaatkan isu ini sebagai propaganda.

“Stigma teroris dikhawatirkan menjadi stigma umum bagi OAP dan digiring oleh kelompok pegiat HAM, state actor, semakin gencar melakukan propaganda di level internasional yang menyudutkan pemerintah Indonesia,” ungkap dia.

Paulus menuturkan labelisasi ini juga dikhawatirkan dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menyudutkan pemerintah.

“Usaha usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah berupa dialog, pembangunan, merangkul pihak pro M dan lain-lain seolah tidak pernah ada dan tidak pernah disuarakan,” tandas dia.(*)