Kejaksaan Agung: Ada 2 Hal yang Ganjal Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

kejari.tebingtinggikota.go.
kejari.tebingtinggikota.go.

Tothepoint.id- Menurut Kejaksaan Agung, ada dua hal yang mengganjal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Ali Mukartono, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mengatakan, dua ganjalan tersebut terkait penanganan perkara itu sendiri dan Undang-Undang terkait penuntasan perkara.

“Misalnya gini, di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak disebutkan tata cara penghentian penyelidikan,” ujar Ali Sabtu, 27 Februari 2021.

Ali juga menjelaskan bahwa suatu perkara bisa saja dihentikan karena tak memiliki cukup bukti. Akan tetapi undang-undang tak mengatur itu.

Walaupun demikian, diantara 13 kasus pelanggaran HAM berat yang tertunda, Ali belum memutuskan apakah ada perkara yang dihentikan atau dipastikan tuntas. Dia hanya memastikan analisa seluruh kasus yang menggantung telah diserahkan kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

“Kami rekomendasikan ke Jaksa Agung. Tindak lanjutnya seperti apa, dibicarakan ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Terserah beliau,” kata Ali. Sebanyak 18 pegawai Kejaksaan Agung dilantik menjadi Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran HAM Berat dilantik oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada 30 Desember 2020. “Pembentukan Timsus HAM ini adalah upaya konkrit kejaksaan dalam rangka percepatan penuntasan dugaan pelanggaran HAM yang berat, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” ucap Burhanuddin melalui keterangan tertulis.