Jokowi Cabut Lampiran Perpres Soal Miras, Said Aqil Siradj Sampaikan 3 Sikap PBNU

setkab.go.id
setkab.go.id

Tothepoint.id– Said Aqil Siradj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menyatakan PBNU menolak tegas Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2021. Beleid yang diteken Presiden Joko Widodo ini mengatur tentang bidang usaha penanaman modal yang melegalkan minuman keras alias miras.

“Apapun alasannya, pertimbangannya, kami menolak ada investasi untuk industri khamar ini,” kata Said Aqil dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 2 Maret 2021.

Perpres tersebut telah ditanda tangani Jokowi dan diundangkan pada 2 Februari 2021. Beleid ini pun berlaku 30 hari sejak diundangkan. Namun, penolakan datang dari sebagian kelompok masyarakat, mulai dari organisasi Islam hingga partai politik.

Kendati demikian, Jokowi memastikan bahwa beleid ini dicabut. “Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” Ujarnya di YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 2 Maret 2021.

Selanjutnya, Said Aqil Siradj menyampaikan 3 poin sikap dari PBNU terkait pencabutan tersebut; Pertama, mengapresiasi dan mengucapan terima kasih kepada pemerintah atas tindakan cepat dan tanggap dalam merespon masukan berbagai pihak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama.

Kedua, mengajak pemerintah melandaskan kebijakan investasi pada kemaslahatan bersama. Sehingga pengarah pada pembangunan yang tidak mengenyampingkan nilai-nilai keagamaan. Ketiga, meminta umat islam, khususnya warga NU untuk menjaga sikap dan tidak terprovokasi serta melakukan hal hal yang tidak dibenarkan secara undang- undang.