IDI Minta Pemerintah Juga Memperhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan Pada Vasinasi Mandiri

LensaIndonesia.com
LensaIndonesia.com

Tothepoint.id- Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto meminta pemerintah juga memperhatikan pekerja yang bukan termasuk karyawan dalam hal vaksinasi Covid-19.

Kebijakan vaksinasi mandiri atau gotong royong yang ada saat ini hanya mencakup karyawan yang bekerja di perusahaan saja. Padahal, menurut Slamet, banyak anggota masyarakat yang bekerja mandiri sebagai wirausaha.

“Kalau dalam BPJS itu mereka disebut Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Nah, pemerintah belom mengakomodasi mereka,” kata Slamet Senin, 01 Maret 2021.

Jika tujuan pemerintah adalah mempercepat proses vaksinasi, menurut slamet para pekerja mandiri merasa dirasa mampu dan dapat dibebankan biaya untuk mendapatkan vaksin.

“Enggak masalah sebenarnya (dibebankan biaya) karena mereka mampu. Kalau mau gratis ya enggak apa-apa, berarti ikut dan menunggu giliran dari program vaksinasi pemerintah. Masalahnya pemerintah harus mengakomodasi mereka juga supaya proses vaksinasi makin cepat,” jelas Slamet. 

Slamet menyebut bahwa tidak semua pekerja mandiri atau wiraswasta itu memiliki perusahaan yang besar. Banyak dari mereka usahanya masih termasuk dalam kriteria UMKM.

“Wiraswasta itu kan banyak yang usahanya belum tentu berbadan hukum seperti PT, ada yang masih di UMKM begitu. Nah, ini juga harus diakomodasi. Menurut saya, permenkes-nya sudah benar, tapi kurangnya cuma belum mengakomodasi kelompok pekerja mandiri atau wiraswasta ini,” ungkapnya.

Slamet menilai, saat ini jumlah tenaga kesehatan (nakes) untuk memberikan vaksinasi mandiri sudah cukup. Lanjutnya, jika melibatkan pihak swasta, banyak rumah sakit swasta dan klinik pribadi yang bisa dilibatkan dalam pemberian vaksinasi.

“Kalau melibatkan swasta, itu (nakes) saya rasa cukup. Kita punya banyak rumah sakit swasta, ada klinik-klinik pribadi juga. Cukup itu, saya rasa tidak jadi masalah,” imbuhnya.

Ketentuan pelaksanaan Vaksinasi secara mandiri atau gotong royong dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 telah diatur oleh pemerintah dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Menurut Siti Nadia Tarmizi Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, vaksinasi gotong royong ditujukan kepada karyawan/karyawati atau buruh dan keluarga, yang semua pendanaannya dibebankan kepada perusahaan.

“Seluruh penerima vaksin gotong-royong tidak akan dipungut biaya apa pun atau dalam hal ini tidak perlu ada pembayaran dan diberikan secara gratis oleh perusahaan yang melakukan vaksinasi gotong royong,” papar Nadia dalam konferensi pers virtual, Jumat, 27 Februari 2021.