DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Terkait Konflik Israel-Palestina

Smoke rises after Israeli airstrikes on Gaza City, Wednesday, May 12, 2021. Rockets streamed out of Gaza and Israel pounded the territory with airstrikes early Wednesday as the most severe outbreak of violence since the 2014 war took on many of the hallmarks of that devastating 50-day conflict, with no endgame in sight. (AP Photo/Khalil Hamra)

TOTHEPOINT – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam konflik antara Israel dan Palestina.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang mengupayakan dorongan penyelesaian melalui berbagai lini,” kata anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani dalam keterangan persnya, Minggu.

Hal itu, kata dia, termasuk langkah pemerintah melalui Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestines (CEIRPP), Indonesia adalah wakil ketuanya, melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan juga Gerakan Non-Blok.

“Dorongan upaya penyelesaian ini perlu terus-menerus dengan maksimal guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban di kedua belah pihak,” katanya.

Christina sangat menyayangkan meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Palestina yang berujung pada jatuhnya korban, terutama dari masyarakat sipil.

“Menjadi teramat penting bagi kedua belah pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi konflik meningkat menjadi perang terbuka,” katanya.

Menyinggung soal situasi WNI, menurut dia, KBRI Amman mencatat terdapat 11 WNI di Palestina, sembilan orang di antaranya di Jalur Gaza dan dua orang di Tepi Barat.

“Mereka dalam kondisi baik meski tetap selalu waspada terhadap perkembangan situasi keamanan, mematuhi imbauan bepergian kecuali untuk kepentingan mendesak, serta senantiasa menjalin komunikasi dengan KBRI,” ucapnya.

Christina juga menjelaskan saat ini Israel tidak hanya dalam masalah eksternal dengan Palestina, tetapi juga tengah mengalami permasalahan internal setelah pemilu pada bulan Maret lalu. Pasca-pemilu, Perdana Menteri Netanyahu gagal membentuk koalisi pemerintahan.

Presiden Reuven Rivlin telah menunjuk legislator Yair Lapid, Ketua Partai Yesh Atid (Future Party) untuk membentuk koalisi pemerintahan dalam rentang waktu kurang dari 28 hari.

“Ini menjadi tantangan tersendiri akibat fragmentasi partai politik di parlemen. Kegagalan membentuk koalisi pemerintahan akan memaksa Israel kembali melaksanakan pemilu anggota legislatif kelima sejak 2019,” katanya.

Ia melanjutkan, “Sejauh yang saya pahami, Lapid mendukung dilakukannya negosiasi dengan Palestina serta akan solusi dua negara (two-state solution) yang kami juga percaya menjadi satu-satunya jalan mengakhiri konflik kedua negara.”(*)