Didesak Lockdown Hingga PSBB Ketat, Ini Respons Pemerintah

TOTHEPOINT – Sejumlah pihak mendesak pemerintah pusat lebih tegas dalam melakukan pengendalian Covid-19. Salah satunya, dengan menerapkan penguncian wilayah alias lockdown, atau PSBB ketat seperti yang sempat dilakukan di awal pandemi. Desakan ini merespons lonjakan kasus Covid-19 yang semakin mengganas. DKI Jakarta bahkan terus mencatatkan rekor penambahan kasus harian. Namun, pemerintah masih belum mengambil opsi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, kebijakan pengendalian Covid-19 yang dilakukan pemerintah adalah penguatan PPKM mikro. Fokus pengendalian, ujar Airlangga, dilakukan di seluruh zona merah dalam lingkup desa, kelurahan, atau kecamatan.

“Yang kita lakukan adalah penguatan PPKM mikro yang mengatur berbagai kegiatan. Di mana kegiatan itu dilakukan dalam zonasi yang sudah ditentukan. Jadi itu mengatur kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kedisiplinan masyarakat,” kata Airlangga dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (21/6).

Sebelumnya, skema yang sama sempat dilakukan lebih dulu untuk mengendalikan lonjakan kasus di beberapa daerah. Penguatan PPKM mikro, ujar Airlangga, sudah terbukti cukup ampuh menekan angka penularan di Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Jawa Timur. Penguatan PPKM mikro sendiri dilakukan dalam waktu dua pekan, dimulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021.