Bukan Ancaman Dunia, Kemenlu Tegaskan Papua Bukan Isu di PBB

TOTHEPOINT– Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menegaskan persoalan Papua tidak menjadi isu dalam forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan itu disampaikan pasca-Indonesia menentang (against) resolusi Sidang Majelis Umum (SMU) PBB terkait Responsibility to Protect (R2P).

Sebagai informasi, Indonesia menjadi bulan-bulanan warganet karena menentang resolusi yang diajukan Kroasia. Kemlu melihat ada kelompok yang membingkai keputusan tersebut karena Indonesia khawatir masyarakat internasional atau PBB akan melakukan intervensi militer atas konflik di Papua.

“Saya cukup terkejut ketika ada orang yang mengaitkan masalah ini (resolusi) dengan Papua, seolah-olah Indonesia takut ada R2P terhadap Papua. Ini adalah miskonsepsi yang sangat hiperbola,” kata Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jaelani melalui konferensi pers virtual, Kamis (20/5/2021).

1. Persoalan Papua bukan isu di PBB

Kemudian, mantan Duta Besar RI untuk Kanada itu menegaskan polemik Papua tidak menjadi pembahasan di PBB. Meski, isu separatisme Papua selalu menjadi polemik di dalam negeri.

“Saya ingin garisbawahi, Papua bukanlah isu di PBB. Tidak ada agenda di PBB yang membahas Papua, tidak disebutkan pula dalam DK PBB. Hanya ada satu negara yang selalu mengungkapkan masalah di Papua, dan sekarang sudah mulai berkurang,” jelas dia.

2. Tidak ada celah untuk membahas isu Papua

Abdul Kadir juga menyinggung isu yang menyebut resolusi terkait R2P memberi celah bagi masyarakat dunia, termasuk Dewan Keamanan PBB, untuk membahas kemungkinan intervensi militer di Papua.

“Apakah ada celah? Ya gak mungkin ada celah, Papuanya saja gak pernah dibahas,” jelasnya.

Dia menambahkan, “Bagaimana Dewan Keamanan? Dewan Keamanan gak akan bahas. Kenapa? Karena Dewan Keamanan hanya akan bahas situasi yang merupakan ancaman perdamaian dunia. Apakah kamu berpikir isu di Papua adalah ancaman dunia? No!”.

3. Indonesia menentang resolusi SMU PBB soal R2P

Sebagai informasi, keputusan Indonesia untuk menentang resolusi SMU PBB terkait R2P menuai perbincangan publik. Sebab, warganet mengira bahwa resolusi tersebut membahas tentang substansi R2P.

Adapun, esensi R2P adalah memberi perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan luar biasa, seperti kejahatan perang, genosida, dan pembersihan etnis, ketika suatu negara tidak mampu dan tidak ingin melaksanakan kewajibannya.

Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian Alphyanto Ruddyard, menjelaskan resolusi tersebut menitikberatkan tentang prosedur pembahasan R2P dalam suatu forum khusus. Indonesia menentangnya karena sejak 2009 dan sudah ada forum digunakan untuk membahas R2P, yaitu World Outcome Summit.

“Jadi keliru kalau dikatakan voting against, berarti Indonesia tidak mau membahas isu genosida. Sejak 2005 sampai 2020, Indonesia selalu ikut membahas R2P, bahkan Indonesia mendukung konsep R2P pada World Summit. Secara konsep semuanya sepakat, hanya di mana R2P seharusnya dibahas yang berbeda,” tutup Febrian.(*)