BNPT Ingin Hentikan Kekerasan yang Berakhir Kematian di Papua

TOTHEPOINT– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Komjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan, kekerasan yang menyebabkan kematian orang lain harus ditiadakan.

“Kekerasan apapun yang mendatangkan ketidakbaikan, apalagi kematian bagi orang lain itu harus ditiadakan. Karenanya, hal ini perlu dilakukan evaluasi, demi perlindungan terhadap masyarakat,” kata dia, Jumat (11/6/2021).

Dialog nasional ini merupakan suatu hal konstruktif (membangun) dan menjadi bagian untuk mencari solusi, khususnya tentang aksi kekerasan yang terjadi di Tanah Papua, terutama kekerasan menggunakan senjata api.

“Semua pasti tahu bahwa banyak masyarakat menjadi korban bahkan di kalangan aparat keamanan TNI-Polri yang gugur dalam melaksanakan tugas-tugas pengamanan di Tanah Papua,”kata mantan Kapolda Papua.

Maka kata Boy Rafli Amar, perlu adanya pendekatan yang mengarah kepada kesejahteraan dengan terus menjalin hubungan komunikasi yang konstruktif antara unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat.

Komunikasi yang konstruktif melalui dialog nasional bertujuan mendengarkan secara langsung apa yang diinginkan masyarakat serta pendekatan apa yang tepat dan dapat dilakukan dalam pembangunan.

Untuk itu kata Boy Rafli Amar, BNPT mempromosikan pendekatan yang bersifat ‘soft approach’ (pendekatan lunak) untuk penanggulangan terorisme berbasis kesejahteraan.

“Pendekatan itu sudah berjalan di beberapa daerah, khususnya melakukan pembangunan yang berbasis sinergitas mulai dari kementerian, lembaga-lembaga, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Hal ini yang nantinya akan dan tentunya perlu disemangatkan di Tanah Papua,” tuturnya.

Dialog nasional yang digelar untuk mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera agar masyarakat Papua bahagia.

“Hal-hal inilah yang sekarang ini diupayakan. Namun demikian perlu dukungan dan doa, agar apa yang dilakukan bisa terwujud. Karenanya tokoh agama diundang dalam dialog nasional, agar berperan aktif dan lebih. Begitu juga tokoh masyarakat, diminta aktif untuk menjauhkan kekerasan-kekerasan yang ada,” ungkapnya.

Apalagi, Bangsa Indonesia sudah menjadi negara demokrasi yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, agar tidak ada lagi kekerasan.

Dialog nasional dihadiri Bupati Mimika, unsur-unsur pemerintah dari beberapa daerah, Pangkogab Wilhan III, Satuan Tugas Pengamanan, dan tokoh masyarakat, agama, serta perwakilan tokoh perempuan.(*)