Begini Arahan Presiden Jokowi Soal Pembelian Alutsista

TOTHEPOINT – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo terkait rencana anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sebesar Rp1,7 kuadriliun.

Prabowo mengatakan arahan tersebut diberikan 10 hari setelah ia dilantik. Saat itu, Jokowi meminta rencana utuh pertahanan untuk 25 tahun ke depan.

“Itu petunjuk beliau kan, saya jalankan,” kata Prabowo dalam siniar di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Minggu (13/6).

Menurut Prabowo, rancangan rencana utuh pertahanan tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Prabowo berkata pembuatan rancangan tersebut terhambat oleh situasi pandemi Covid-19.

“Jadi, alhamdulillah cukup lama, beliau menunggu-nunggu,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga membeberkan potensi mark-up atau penggelembungan anggaran alutsista sampai 600 persen.

Oleh sebab itu, Prabowo mengaku enggan untuk menandatangani rencana anggaran itu. Meskipun praktik mark-up anggaran biasa ditemukan dalam suatu lembaga.

Atas keputusannya itu, Prabowo menduga banyak pihak yang tidak suka. Prabowo lantas melaporkannya lagi kepada Presiden Joko Widodo.

“Pak, saya enggak mau, Pak, itu kan tanggung jawab saya kepada bapak presiden, kepada rakyat, kepada sejarah,” ujarnya.

Meski begitu, Prabowo tak mempermasalahkan produsen atau agen alutsista mencari untung. Namun, ia menolak jika hal itu dilakukan dengan penggelembungan anggaran secara tidak wajar.

“Gua enggak mau kalau gila-gilaan,” kata Prabowo.

Prabowo mengaku Kemenhan telah bernegosiasi secara langsung dengan produsen alutsista. Ia berniat menghindari celah korupsi dan keterlibatan mafia dalam belanja alat pertahanan negara.

“Saya rencananya mau mengundang Kejaksaan, BPKP, sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif,” kata Prabowo.

Sebelumnya, dokumen dengan anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020-2024 sebanyak US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun itu tersebar ke publik.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan, pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044.

Sontak rencana itu menimbulkan polemik. Pasalnya selama ini pemerintah selama ini dinilai kurang cakap dalam membelanjakan anggaran dan mengatur skala prioritas di tengah nilai anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya.

Pada 2007 misalnya, anggaran cuma Rp30,6 triliun. Kemudian, naik jadi Rp31,3 triliun pada 2008, naik lagi menjadi Rp32,8 triliun pada 2009, hingga tembus Rp101,4 triliun pada 2015 dan terakhir berkisar Rp137,3 triliun pada 2021.

Peningkatan anggaran itu tidak sebanding dengan serapan per tahunnya. Serapan Kemenhan selama ini berkisar 70-80 persen dari total yang dianggarkan.(*)