Bandara Soekarno-Hatta Dalam Bahaya Saat Arus Mudik

Jakarta, To The Point, — Keprihatinan kembali terjadi, Kamis 14 Mei 2020, terjadi pelanggaran physical distancing di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2. Pagi hari dari jam 6.30 – 8.00 (1,5 jam) terdapat 10 penerbangan di kala peak hour tidak memperhatikan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, penumpang pesawat berjubel tanpa jarak untuk verifikasi dokumen-dokumen izin melakukan perjalanan (sesuai SE Gugus Tugas no 4 / 2020).

Bila saat itu ada 10 penerbangan oleh pesawat B737 atau A320 di waktu peak yang sama, maka terdapat minimal 800 penumpang (min 50% dari kapasitas duduk) yang menumpuk di boarding area. Ternyata tidak hanya di stasiun KRL yang blunder namun di Bandara yang dikelola oleh PT AP 2 juga bisa terjadi kegagalan PSBB.

Kita juga sama-sama tidak mengetahui apakah dokumen-dokumen prasyarat yang dibawa itu asli dari rumah sakit atau tidak. Bagaimana bila dokumen tidak asli itu, kemudian penumpang tersebut orang tanpa gejala (OTG) melintasi di kerumunan orang-orang di bandara itu, tentu resikonya sekitar radius 2 meter yang dilintasinya akan menjadikan penumpang lain sebagai kelompok ODP ( orang dalam pengawasan).

Kita kembali bersedih karena ternyata dokumen kesehatan bebas Covid-19 dan surat perjalanan dinas (SPD) bisa diperjualbelikan di pasar online. Terdapat temuan juga salah 1 maskapai tidak mengindahkan aturan, bahwa pesawatnya mengangkut lebih dari 50 % penumpang (aturan PSBB Kemenkes angkutan umum maksimal diizinkan mengangkut maksimal 50% dari kapasitas tempat duduk).

Sangat mudahnya dokumen prasyarat perjalanan semasa PSBB itu dibuat/didapatkan dan kurangnya pengawasan kapasitas tempat duduk melebihi 50 % dijual tersebut akan berkonsekuansi pemerintah harus meninjau aturan PSBB dalam perjalanan selama mudik lebaran tahun 2020.

Sesuai Press Release AP 2 dikatakan terjadi penumpukan penumpang berlebih karena akibat jam perjalanan yang sama, persoalan ini tentunya pihak bandara bisa mengatur slot penerbangan dengan headway yang lebih lebar. Kendati destinasi penerbangan berbeda-beda dalam 1 terminal namun check point dilakukan tetap bersama-sama/berbarengan dalam bilik boarding yang sama, inilah yang menjadi blunder penumpukan penumpang tanpa pengawasan PSBB.

Apabila disebutkan oleh AP2 jumlah petugas yang kurang dalam pengawasan, tentunya pihak bandara dapat menambah personel yang cukup untuk melakukan pengawasan terhadap penumpang yang antri boarding document check.

Aturan flow boarding juga bisa diatur sesuai jeda jam perjalanan yang lama, jadi tidak semua penumpang diizinkan memasuki ruang boarding yang membuat berjubel dan menumpuk. Bila memang tempat/ruangnya kurang luas di dalam ruang boarding, kegiatan cek dokumen prasyarat perjalanan dapat dilakukan di zona public terminal (di luar).

Selanjutnya apabila penumpang telah memenuhi persyaratan perjalanan dapat melanjutkan boarding ticket ke dalam terminal. Petugas cek / pemeriksa dokumen prasyarat perjalanan diharapkan berasal dari institusi independen atau gugus tugas Covid-19 itu sendiri, supaya tidak ada kepentingan bisnis.

Operator bandara dan operator pesawat hanya bertugas mengatur tiket dan perjalanan setelah mendapat dari pengesahan checker / pemeriksa dokumen perjalanan yang independen itu.

Selanjutnya Direktorat Perhubungan Udara telah mengeluarkan press release yang akan memberikan ancaman sanksi kepada operator penerbangan yang melanggar protokol PSBB. Ancaman sangsi ini tidak akan terjadi apabila operator penerbangan siap menerima perjalanan “mudik” sesuai aturan PSBB.

Nampaknya antara pembuat kebijakan (regulator) dan pelaksana teknis (operator) belum ada sinkronisasi mengenai aturan pelaksanaan “mudik” berdasarkan protocol kesehatan, kenyataan ini terbukti karena lemahnya pengawasan di lapangan itu sendiri (di bandara).

Sebenarnya Pemerintah tegas tetap melarang mudik selama masa PSBB ini, namun ironisnya masih dikeluarkan aturan mudik yang diterbitkan oleh Pemerintah sendiri melalui Kementerian Perhubungan PM No 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di sinilah ketegasan pelarangan mudik pemerintah dikaji kembali. Setelah terjadi polemik berkepanjangan antara pulang kampung (pulkam) yang diperbolehkan sedangkan mudik tidak diperbolehkan, sangatlah menyita energi yang tidak substansial karena memang tidak ada nomenklatur antara pulang kampung dan mudik itu sendiri.

Yang membedakan dalam konteks pulkam dan mudik adalah kebiasaan / budaya pulkam biasanya kembali atau tidak kembali lagi sedangkan mudik pasti kembali lagi (ada balik). Namun kedua term budaya perjalanan itu telah menjebak masyarakat yang ingin melakukan mudik tapi dilarang. Sehingga Pemerintah akhirnya kembali tegas melarang mudik tetapi pemerintah juga melakukan relaksasi ( pelonggaran ) diizinkan mudik hanya untuk kegiatan bekerja dan kegiatan mengantar pasien sakit. Di lingkup ini pemerintah kembali blunder menggunakan istilah “mudik” yang diizinkan dengan syarat-syarat tertentu.

Istilah yang tepat adalah “perjalanan diizinkan meninggalkan/masuk dari/ke wilayah PSBB dengan syarat-syarat tertentu, jadi tidak menggunakan istilah “mudik” lagi sehingga masyarakat tidak mencari pembenaran lagi untuk melakukan kegiatan mudik.

Terlebih H-7 sebelum lebaran secara tradisi umumnya masyarakat mulai banyak melakukan mudik lebaran. Maka kita sangat berharap pemerintah untuk lebih siap dan sigap lagi untuk menghadapi banjirnya masyarakat yang ingin “mudik” atau yang lebih tepat meninggalkan wilayah PSBB terutama di bandara, stasiun dan terminal bus.

Khusus perjalanan menggunakan bus perlu perhatian khusus selama PSBB ini karena tidak semua bus eksekutif berangkat dari terminal namun ada berangkat dari pool-pool/agen-agen bus.

Memang sektor transportasi hanyalah hilir secara teknis dalam penyebaran virus Covid-19, yang utama adalah niat masyarakat (hulu) untuk mencegah penyebaran virus tersebut.

Bila kita ingin cepat selesai pandemic Covid-19 tentunya semua lapisan masyarakat harus patuh terhadap aturan PSBB dan semua stakeholder termasuk pemerintah tidak lagi ada ego-sektoral karena dalam kondisi pandemic penyakit ini panglimanya adalah Kemenkes yang secara teknis telah dibentuk Gugus Tugas melalui BNPB. (Deddy Herlambang/Direktur Eksekutif INSTRAN)