Arab Saudi Luncurkan Kampanye Tolak Ikhwanul Muslimin

Tothepoint.id– Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan Islam Arab Saudi telah meluncurkan kampanye baru yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Kampanye tersebut bertujuan untuk menolak ide dan kelompok Ikhwanul Muslimin.

Dilansir dari Middle East Monitor pada Rabu, 3 maret, kampanye tersebut akan menyoroti bahaya Ikhwanul Muslimin terhadap agama dan negara. Kelompok ini dituding mengganggu stabilitas tatanan sosial dan keamanan.

Kampanye ini berupa ceramah dan pidato publik melalui media elektronik dengan sasaran menjangkau sekitar lima juta mahasiswa. Media Saudi melaporkan, Wakil Menteri Urusan Islam Awwad Al-Anzi, mengatakan langkah kampanye dilakukan karena Kerajaan sedang bekerja melindungi masyarakat dari ideologi yang menyimpang.

Kampanye akan berlangsung selama satu bulan. Dikawal oleh Menteri Abdul-Latif al-Sheikh serta bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Departemen Keamanan Negara.

Dalam pengakuaannya, Komite Ulama Agama Senior Saudi menggambarkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris yang tidak mewakili Islam yang sebenarnya. Anggota Ikhwanul Muslimin dituduh menggunakan agama untuk menyebarkan ideologinya.

“Kelompok itu mengejar tujuan partisannya dalam upaya merebut lebih banyak kekuasaan untuk dirinya sendiri dan melakukannya di bawah kedok agama,” ujar Dewan Cendekiawan Senior Saudi pada 2020.

Mengingat sejarah organisasi atau kelompok tersebut berkaitan erat dengan kejahatan, perselisihan, ekstrimisme dan terorisme. Dengan demikian, segala bentuk dukungan, termasuk dana, untuk Ikhwanul Muslimin dilarang, sesuai dengan ajaran Alquran dan Sunnah.

Dewan juga menambahkan Ikhwanul Muslimin adalah kelompok menyimpang yang mendorong pemberontakan melawan para penguasa. Tindakan Ikhwanul Muslim juga dituding sering mendatangkan malapetaka di negara-negara bagian dan menggoyahkan hidup berdampingan secara damai.

Pada Maret 2014, Arab Saudi juga sudah memasukkan Ikhwanul Muslimin ke daftar hitam, yang tidak memiliki badan organisasi nyata di dalam kerajaan.