Aktivitas Tambak Udang Perlu Selaras Ekonomi Biru

TOTHEPOINT –Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, aktivitas pengelolaan tambak udang perlu untuk betul-betul diselaraskan dengan prinsip ekonomi biru agar hasilnya berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Menteri Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, mengusulkan perizinan tambak budidaya menjadi wewenang pemerintah pusat setingkat kementerian dari yang tadinya di daerah untuk menjamin aktivitas pertambakan sesuai dengan prinsip ekonomi biru.

“Dengan begitu kita bisa menilai bahwa wilayah yang dimintakan betul-betul memenuhi persyaratan dari sisi lingkungan. Termasuk apakah (tambak yang akan dibangun) ada di kawasan yang mengganggu zona yang lain atau tidak,” ujarnya.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa udang juga menjadi salah satu komoditas perikanan yang digenjot produktivitasnya untuk kebutuhan pasar ekspor, dengan target ekspor udang nasional meningkat 250 persen pada tahun 2024.

Untuk mencapai target itu, ujar dia, KKP mengusung beberapa program, antara lain mengevaluasi tambak udang eksisting di seluruh Indonesia.

Diketahui luasan tambak udang di Indonesia mencapai 562.000 hektare (ha). Dari jumlah tersebut, 93 persen di antaranya merupakan tambak udang tradisional dengan luasan 522.600 ha dan 7 persen sisanya adalah tambak semi-intensif dan intensif seluas 52.698 ha.

Kemudian dari luasan tambak tradisional yang ada, menunjukkan 56 persen merupakan tambak idle atau sudah berubah fungsi, sehingga total tambak tradisional yang masih aktif hanya tinggal 247.803 ha dengan produktivitas 0,6 ton/hektare/tahun. Angka tersebut jauh di bawah hasil panen tambak semi intensif atau intensif yang diperkirakan bisa mencapai 10-30 ton/hektare/tahun.

“Program kedua revitalisasi sehingga produktivitas yang tadinya 0,6 ton per hektare per tahun, ditingkatkan menjadi 2 ton. Itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan,” ungkap Menteri Trenggono.