85 Persen Milenial Terpapar Radikalisme Lewat Medsos, Sudah Jadi Ancaman Nasional

TOTHEPOINT – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat 85 persen generasi milenial Indonesia paling rentan terpapar radikalisme, diduga terpengaruh lewat interaksi di media sosial (medsos). Saat ini, Radikalisme, Separatisme, hingga Serangan Siber di Papua Jadi Ancaman Nasional

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyata mengatakan, upaya pencegahan terhadap pengaruh radikalisme harus menjadi perhatian serius pemerintah. Negara melalui Kemendikbud, Kemenag, Pemda dan elemen lain harus bekerja sama dengan unsur masyarakat untuk penguatan ideologi Pancasila di masyarakat sehingga bisa menjadi benteng jika ada ideologi asing mencoba masuk.

“Penguatan nilai-nilai pancasila adalah sebuah keniscayaan, namun harus dikemas dengan cara baru agar bisa diterima kalangan muda. Model dialog harus lebih dikembangankan daripada monolog, kemudian eksistensi generasi muda dengan kemampuan teknologi yang luar biasa juga perlu diberdayakan terutama untuk membumikan konten Pancasila,” katanya, Rabu (16/6/2021)

Hal ini wajib dilakukan secara berkesinambungan karena mengingat arus informasi, termasuk propaganda ideologi asing lewat internet tidak bisa dibendung. Ia menilai bahwa kalau hanya mengandalkan filterisasi tentu tidak cukup.

“Yang paling penting adalah bagaimana membangun benteng ideologi di kalangan generasi muda sehingga tidak mudah tergiur oleh ideologi asing yang anti Pancasila,” ujarnya.

Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengungkapkan, Badan Intelijen Negara (BIN) mencatat adanya sejumlah ancaman nasional yang perlu mendapat perhatian bersama. salah satu ancaman tersebut adalah radikalisme.

“Masalah radikalisme, media sosial disinyalir menjadi inkubator radikalisme, khususnya generasi muda. Kecenderungan ini dikuatkan survei BNPT terbaru bahwa 85 persen generasi milenial rentan terpapar radiklisme. Kondisi ini patut menjadi perhatian bersama mengingat Indonesia sedang menghadapi bonus demografi,” ujar Wawan dalam diskusi virtual yang digelar Persatuan Alumni GMNI, Selasa (15/6/2021).

Ancaman lain yang patut diperhatikan yakni mengenai gerakan separatisme di Papua. Separatisme di Papua merupakan salah satu ancaman yang dapat menciptakan disintegrasi bangsa. Selain merongrong kewibawaan negara, kelompok separatisme terindikasi menjadi salah satu sumber konflik dalam pembangunan di Papua.

“Dan ini kita lakukan upaya penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan tanpa menghambat upaya membangun Papua secara cepat supaya mengejar ketertinggalan dari provinsi lain,” kata Wawan.

Selanjutnya, serangan siber turut serta masuk dalam daftar ancaman nasional. Wawan menilai, ancaman siber menjadi hal yang sulit dihindari di tengah masifnya penetrasi internet. Terlebih, pemahanan mengenai keamanan siber masyarakat Indonesia masih perlu terus dilakukan pembenahan. Selain itu, penyebaran hoaks tak luput menjadi ancaman nasional.

Wawan menyebut, penyebaran hoaks di media sosial perlu mendapat perhatian serius, terutama mengenai isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang masuk kategori sangat sensitif. “Penyebaran kabar terkait isu sensitif tersebut akan berdampak luas karena sifat media sosial yang mampu menyebarkan informasi secara cepat dan tidak terjangkau,” ujar Wawan. Kemudian, Wawan menyebut SARA menjadi ancaman nasional yang perlu diantisipasi. Beberapa kasus SARA yang sering mengemuka antara lain sentimen keagamaan, konflik antar etnis, rasisme terhadap etnis tertentu, situasi di Papua maupun konlfik antara Syiah dan Sunni.